SAMBAT BUNDA

usulan/pendapat terkait kebijakan parkir minimal sepeda motor di jalan panglima sudirman agar dipertimbangkan kembali di sisi kanan/barat jalan. pertimbangan: (1) pemilik toko di sisi kanan/barat jalan kesulitan saat menaikkan/menurunkan barang karena dishub meminta segera pindah ke sisi kiri/timur, padahal bongkar muat barang berat tidak mungkin menyeberang; (2) banyak pembeli enggan/malas menyeberang dari sisi kiri/timur ke kanan/barat jalan; (3) parkir sepeda motor di kedua sisi dapat meminimalkan kebut-kebutan sepeda motor/mobil.

---

Respon :
Terima kasih atas perhatian, masukan, dan kepedulian Saudara Budi Widodo terhadap penataan parkir di sepanjang Jalan Panglima Sudirman Kabupaten Lumajang. Terkait usulan agar parkir kendaraan roda dua dapat diberlakukan pada kedua sisi jalan, baik sisi timur maupun barat, dapat kami sampaikan bahwa kebijakan penataan parkir yang saat ini diterapkan merupakan bagian dari upaya penataan lalu lintas dan peningkatan keselamatan serta kelancaran arus kendaraan di kawasan tersebut. Adapun pemberlakuan parkir pada kedua sisi jalan belum dapat kami akomodasi, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 1. Kapasitas dan lebar efektif jalan. Parkir pada kedua sisi jalan akan mengurangi ruang efektif bagi kendaraan yang melintas, sehingga berpotensi mempersempit badan jalan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas, khususnya pada jam-jam sibuk. 2. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Penempatan kendaraan parkir di kedua sisi jalan berpotensi menimbulkan konflik pergerakan kendaraan, mempersempit ruang manuver, serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. 3. Aktivitas bongkar muat barang. Kami memahami kendala yang dihadapi pemilik toko di sisi barat jalan. Namun, aktivitas bongkar muat barang perlu diatur secara tertib melalui pengaturan waktu dan lokasi bongkar muat yang memungkinkan, sehingga tidak harus dilakukan dengan membuka ruang parkir permanen pada kedua sisi jalan. 4. Ketertiban dan konsistensi pengaturan parkir. Penerapan satu sisi parkir dimaksudkan agar pengguna jalan memiliki pola pengaturan yang jelas, tertib, dan mudah dipatuhi serta meminimalkan potensi hambatan lalu lintas. 5. Keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. Pengaturan parkir juga harus mempertimbangkan akses penyeberangan, ruang gerak pejalan kaki, serta keselamatan seluruh pengguna jalan, bukan hanya kemudahan akses parkir bagi pembeli atau pemilik toko. Terkait kekhawatiran bahwa pembeli enggan menyeberang jalan, kami memahami hal tersebut dan akan menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kenyamanan akses masyarakat menuju pertokoan. Demikian pula terhadap aktivitas bongkar muat barang, kami terbuka untuk melakukan koordinasi dan mencari alternatif pengaturan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Perlu kami tegaskan bahwa kebijakan penataan parkir bukan semata-mata untuk membatasi aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan usaha, kenyamanan pengguna jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan bersama. Demikian tanggapan kami. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan Saudara dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar di Kabupaten Lumajang. Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang