SAMBAT BUNDA

perlunya diadakan sidak harga bbm ecer

---

Respon :
Menjual kembali BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi tanpa izin dapat melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 53 dan Pasal 55. Selain itu, tindakan ini juga dapat dianggap sebagai penyalahgunaan niaga BBM subsidi dan melanggar Peraturan Pemerintah terkait. Penjelasan Lebih Lanjut: Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001 mengatur tentang kegiatan usaha minyak dan gas bumi, termasuk pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut tanpa izin usaha dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 secara spesifik mengatur tentang penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi. Pelaku yang menyalahgunakan BBM subsidi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi juga mengatur tentang sanksi terhadap penyalahgunaan BBM subsidi. Larangan penjualan eceran BBM tanpa izin: Penjualan BBM eceran, terutama yang bersubsidi, seringkali dianggap ilegal karena tidak memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan izin dari instansi terkait. Akibat Hukum: Menjual kembali BBM bersubsidi tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda, serta dianggap sebagai tindakan penyalahgunaan yang merugikan negara dan masyarakat. Penting untuk dicatat: Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembelian dan penjualan BBM bersubsidi tanpa izin. Usaha penjualan BBM eceran harus memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku. Bagi masyarakat yang ingin menjual BBM, disarankan untuk menjual BBM non-subsidi yang tidak terkena pembatasan dan aturan yang ketat. apabila terdapat hal-hal di luar batas kewajaran bisa lapor langsung ke layanan Polri Call Center